| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
|||||
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | Orang/bulan | Rp 2.431.996.415 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan | Pelaksanaan Penatausahaan dan | 0 | Dokumen | Rp 135.770.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
|||||
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | Paket | Rp 64.441.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
|||||
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 | Laporan | Rp 90.230.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.09 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | Unit | Rp 15.930.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
|||||
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | Dokumen | Rp 362.640.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
|||||
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | Laporan | Rp 4.398.700 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
|
|||||
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | Lembaga Kemasyarakatan | Rp 121.344.300 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.02 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
|
|||||
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | - | Laporan | Rp 56.070.900 |
Menampilkan 9 sub-kegiatan
Urusan
Bidang
Program
Kegiatan